Pembangunan daerah di suatu kabupaten Yapen (jayapura)

NAMA  :Andro THG. Damanik
NPM     :28212121
KELAS:1EB04

Pembangunan daerah di suatu kabupaten Yapen (jayapura)

Fonataba Tawarkan Pokok-pokok Pikiran Untuk Kabupaten Yapen

Jayapura – Wakil Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Drs. E. Fonataba, MM, mengatakan bahwa pembangunan suatu daerah kabupaten sangat ditentukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten tersebut.

“Mengapa demikian? Karena anggaran pemerintah daerah menjadi penggerak ekonomi daerah, memberi lapangan kerja, membangun fasilitas umum, utamanya jalan dan jembatan untuk membuka isolasi daerah dan memberi hidup bagi masyarakat di daerah tersebut, kendatipun ada pihak swasta dan investor tetapi pada umumnya terbatas,” ungkapnya kepada Cendrawasih Pos, Minggu (9/9/2012) kemarin.

Menurutnya, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Atas dasar tanggung jawab ini maka pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur, menata dan mengelola potensi dan sumberdaya yang ada untuk kemakmuran masyarakat.

“Seiring dengan desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah, di mana diikuti dengan semakin banyak dana-dana sektoral yang telah dikonversi menjadi dana bantuan pembangunan daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat bantuan umum atau bantuan umum sektoral berupa Dana Alokasi Khusus (DAK)  yang penggunaannya diserahkan kepada daerah kabupaten/ kota sesuai dengan permasalahan yang dihadapi serta potensi yang tersedia, maka dengan bantuan dana pembangunan tesebut diharapkan akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat,” paparnya.

Sementara melihat alokasi dana pembangunan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Yapen, ternyata jumlahnya relatif kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

“Dana pembangunan relatif kecil karena jumlah atau besarannya dalam APBD Kabupaten Yapen jumlahnya kecil dari semua Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam lima tahun terakhir. Alokasi dana aparatur yang berjumlah 3.867 pegawai, total 72% dari APBD. Dengan demikian anggaran untuk belanja publik atau pembangunan menjadi sangat minim atau sekitar 28%,” ujarnya.

Dikatakannya, dengan alokasi dana pembangunan yang kecil pemerintah daerah sulit untuk mengembangkan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan. “Padahal hal ini penting, karena kondisi geografis yang merupakan wilayah kepulauan di satu sisi dan daratannya sebagian bear merupakan dataran tinggi dan berbukit dengan tingkat kemiringan yang cukup terjal, maka pulau ini sulit untuk menjadi tempat tinggal dan pemukiman penduduk karena kondisi topografi yang tidak memungkinkan. Penduduk yang ada dan bermukim di pulau ini berada di pesisir pantai. Diharapkan bila dibangun jalan dan jembatan, maka biaya transportasi akan murah dan terjangkau,” tegasnya.

Fonataba menjelaskan, luas jalan lingkar pulau ini kurang lebih 505 kilomter (KM). Yang sudah dbangun mencapai 200 KM, yang tersisa 305 KM. “Oleh karena dana pembangunan kecil, maka dana untuk pembangunan jalan dan jembatan hanya tersedia 20 Miliar dan hanya cukup untuk membangn jalan baru sepanjang 10 KM. Itu berarti membutuhkan 30 tahun lagi untuk menyelesaikan jalan lingkar pulau yang tersisa 305 KM tersebut,” ujarnya prihatin.

Pihaknya menegaskan, kondisi ini tentunya sangat sulit diatasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen bila perhatian dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua maupun Pemerintah Pusat tidak ada. Di sisi lain untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami hambatan, karena lahan untuk pertanian, perkebunan dan sektor lainnya terbatas termasuk potensi kelautan dan perikanan yang belum juga memberikan harapan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menyadari bahwa upaya untuk penambahan dana dalam APBD setiap tahun anggaran tidaklah mudah karena penetapan besarannya dana perimbangan keuangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari Pajak dan Sumber Daya Alam telah diperhitungkan dan ditetapkan dalam formula dan kajian yang dapat dipertanggunjawabkan dengan tujuan adanya pemerataan dengan dengan memperhatikan faktor penentu besarannya dana yang diterima yang meliputi: potensi daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat, sehingga mengurangi atau memperkecil perbedaan daerah maju dengan daerah yang belum berkembang,” ujarnya.

Menurut Fonataba, kendatipu telah melallui kajian yang mendalam, sudilah kiranya dapat mempertimbangkan faktor luas wilayah lautan Kabupaten Kepulauan Yapen maupun luas daratan yang sebagian besar wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan cagar alam yang harus dilindungi dan dilestarikan.

“Dalam waktu empat puluh tahun setelah menjadi kabupaten, pembangunan jalan di Pulau Yapen ini yang belum dibangu sepanjan 305 KM yang masih berupa hutan lebat sehingga menyulitkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Suasana kehidupan seperti ini telah berlangsung lama sejak terbentuknya menjadi Kabupaten yaitu tahun 1969. Apakah suasana kehidupan masyarakat seperti ini akan terus dibiarkan dan mereka terus bergulat dan menghadapi tantangan alam? Di mana pada saat tertentu kondisi laut tidak bersahabat?,” tanyanya.

Fonataba yang merupakan mantan Bupati Sarmi ini menyatakan, bila jalan ini telah terbangun, dapat dipastikan kehidupan masyarakat di kampung-kampung di pinggiran pulau ini akan lebih baik. “Ini adalah harapan dan doa masyarakat agar permohonan mereka dapat dikabulkan oleh Pemerintah Pusat: Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dengan Menteri-Menteri sebagai pembantu Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ucapnya.

Dikatakannya, pokok-pokok pikiran untuk penambahan dana pembangunan ini disebabkan atas dasar permasalahan yang dihadapi yaitu dana yang terbatas, sehingga pemerintah daerah sulit untuk mengembangkan dan meningkatkan kehidupan masyarakat terutama pembangunan infrastruktur jalan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan ekonomi daerah dan pelayanan pemerintahan.

“Jalan keluar yang harus ditempuh adalah penambahan dana pada APBD Kabupaten Kepulauan Yapen secara umum dan secara khusus penambahan dana pembangunan infrastruktur, utamanya pembangunan jalan dan jembatan, sehingga jalan yang belum dibangun sepanjang 305 KM dapat dibangun,” sarannya.

Fonataba kembali menegaskan, “dengan dibangunnya jalan akan mendorong pembangunan kehidupan masyarakat lebih baik, utamanya peningkatan ekonomi masyarakat, mempermudah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan juga menumbuhkan daya juang dan semangat pengabdian pegawai pemerintah di daerah-daerah distrik dan kampung-kampung.

Terkait hal tersebut, pihaknya menyampaikan beberapa rekomendasi yang diusulkan, antara lain: pertama, membuat surat kepada Menteri Keuangan untuk penambahan dana pada APBD  Kabupaten Kepulauan Yapen secara uum dan secara khusus penambahan dana infrastruktur jalan.

Kedua, meminta perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen supaya dana yang ada digunakan dengan efektif dan bertanggung jawab, dengan menata kembali tata kelola keuangan dengan lebih tertib dan mengutamakan kepentingan belanja masyarakat atau pembangunan.

Ketiga, memberitahukan kepada Gubernur Provinsi Papua agar memberikan pembinaan terhadap kepegawaian daerah, utamanya dalam penerimaan PNS baru dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak menjadi beban bagi daerah.

Keempat, membuat surat kepada Bupati Waropen dan Bupati Mamberamo Raya agar dapat bersedia menerima tambahan pegawai pindahan dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Alasannya karena wilayah Kabupaten Waropen dan sebagian wilayah Kabupaten Mamberamo Raya sebelumnya berada dalam wilayahnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga ada hubungan kedekatan budaya dan sejarah kepemerintahannya,” pungkasnya.

Menurut analisis saya adalah
 Pembanguna daerah tersebut harus ditentukan oleh APBD karena menjadi penggerak ekonomi daerah, memberi lapangan kerja, membangun fasilitas umum, utamanya jalan dan jembatan untuk membuka isolasi daerah dan memberi hidup bagi masyarakat di daerah tersebut dan juga pembangunan daerah menjadi tanggungjawab suatu daerah untuk mengelola potensi yang sudah ada demi kemakmuran rakyat dan masyarakatnya juga harus menjaga apa yang sudah di berikan oleh pihak pemerintah.

Sumber: Terbit pada Cendrawasih Pos, 10 September 2012
              http://www.up4b.go.id/index.php/berita/media-massa/item/43-pembangunan-suatu-
              daerah-ditentukan-oleh-apbd

Tugas 2 softskill Perekonomian indonesia

NAMA : Andro THG. Damanik
NPM    : 28212121
Kelas    : 1EB04

                                Jurnal perekonomian dari negara China

Peran MNC terhadap Pertumbuhan Perekonomian Cina

            Multinational Corporations atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi di dua atau lebih negara. MNC menjadi fenomena yang dominan dalam hubungan internasional saat ini terkait dengan adanya globalisassi perdagangan dan perkembangan perekonomian dunia. Dalam hal perkembangan perekonomian domestik suatu negara, MNC memiliki pengaruh yang signifikan sebab keberadaan MNC pada suatu negara menjadi salah satu penyumbang pajak tertinggi bagi pendapatan suatu negara sekaligus bagi perkembangan ekonominya. MNC adalah bentuk korporasi baru yang tidak dapat di hindari sebagai sebuah konsekuensi logis dari adanya globalisasi itu sendiri. MNC merupakan wujud dari perdagangan modern dimana profit merupakan orientasi utama dari keberadaan setiap MNC disuatu negara.

MNC itu sendiri sangat erat kaitannya dengan FDI atau Foreign Direct Invesment sebab MNC merupakan konkritisasi dari FDI. Dalam prakteknya aliran investasi langsung yang berasal dari luar negeri selalu tertuju pada negara yang memiliki kelebihan yaitu dalam segi politik negara tujuan FDI memiliki hukum atau kebijakan pemerintah yang mendukung adanya FDI dan jaminan bahwa FDI yang mereka tanamkan akan menghasilkan profit yang tinggi bagi mereka (home country). Sedangkan dalam segi ekonomi, negara home country yang akan menanamkan investasinya ke negara-negara host country memiliki pertimbangan utama pada tersedianya bahan baku yang lebih murah bagi proses produksinya (orientasi profit) selain itu sumber daya manusia yang melimpah dengan upah yang relatif lebih murah sebagai patner bisnis yang sangat strategis.

Saat ini, aktor-aktor dalam hubungan internasional semakin kompleks dan beragam, pemerintah atau negara tidak lagi menjadi aktor tunggal. Sebaliknya aktor-aktor transnasionalisme terlihat semakin mendominasi hubungan internasional saat ini. Aktor transnasionalisme ini semakin masuk tidak hanya dalam ranah politik tetapi juga dalam ranah ekonomi. Aktor transnasionalisme ekonomi seperti MNC semakin gencar dalam melakukan ekspansi pasar global dengan memasukkan MNC-MNCnya ke negara-negara yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Refomasi perekonomian Cina oleh Deng Xiopeng yang menerapkan sistem ekonomi campuran (sistem ekonomi kapitalis sosialis) membuat Cina menjadi salah satu tujuan utama

FDI dunia. Bahkan sejak tahun 2006 sampai tahun 2011 investasi asing (FDI) yang masuk ke Cina selalu meningkat dan berjalan stabil. Besarnya arus FDI yang masuk ke Cina tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yaitu[1]:

1. Sistem politik Cina yang terpusat satu komando (hanya satu partai pemerintah yang berkuasa). Dimana pemimpinnya diangkat berdasarkan prestasi serta kredibilitasnya. Kelebihan sistem satu komando adalah solidnya keputusan yang diambil untuk dijadikan kebijakan politik. Hal ini menjadikan kondisi politik kondusif dan solid terkendali. Dalam konteks Investasi Asing, pemerintah Cina sangat mendukung FDI untuk masuk ke Cina dengan didukung oleh sistem politik Cina yang stabil serta hukum dan kebijakan pemerintah Cina yang juga mendukung adanya FDI membuat Cina menjadi tujuan utama FDI di kawasan Asia bahkan dunia.

2. Pemerintah Cina telah melakukan pembangunan yang berbasis pedesaan, dimana semua sumberdaya dan modal dikerahkan untuk kemajuan seluruh desa dengan menjadikan desa-desa tersebut sebagai desa indutri yang memiliki spesialisasi tertentu sehingga dalam konteks arus FDI yang masuk para investor diuntungkan dengan adanya spesialisasi yang ada untuk menekan biaya produksi. Sehingga FDI yang masuk ke Cina selalu meningkat setiap tahunnya.

Dengan alasan tersebut, para investor asing banyak yang melakukan investasi langsung (FDI) di Cina. Semakin banyaknya FDI yang masuk ke Cina berakibat pada semakin banyak pula MNC-MNC yang beroperasi di Cina. Sejak reformasi ekonomi Cina yang menerapkan ekonomi campuran (sosialis kapitalis) pertumbuhan ekonomi Cina berkembang sangat pesat. Cina saat ini menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menyaingi AS. Jepang dan negara-negara Eropa laiinya.

Rumusan masalah sangat penting untuk membantu penulis tetap fokus pada masalah yang akan dikaji dan dianalisa. Rumusan masalah berguna agar penulis memiliki ruang lingkup yang jelas untuk menganalisa suatu fenomena hubungan internasional. Dalam makalah ini penulis akan menganalisa bagaimana peran MNC terhadap pertumbuhan perekonomian Cina, dan apakah MNC di Cina memiliki peran positif bagi pertumbuhan perekonomian Cina sehingga membawa Cina menjadi negara dengan candangan devisa terbesar di dunia saat ini.

Reformasi Ekonomi Cina

Sejak kematian Mao Zhe Dong pada tahun 1976. Kepemimpinan China kemudian dipegang Deng Xiaoping. Pada masa kepemimpinannya, Deng Xiaoping melakukan kebijakan reformasi melalui sistem tanggung jawab (Zerenzhi) atau “household-responsibility system”. Dalam sistem ini setiap pekerja petani tidak lagi bekerja bersama dalam sebuah komune, melainkan melakukan perjanjian dengan pemerintah administratif setempat untuk mengerjakan sebidang tanah tanah dan mendapatkan keuntungan langsung. Perlahan, tapi pasti, perekonomian Cina mengalami peningkatan. Tahun 1982 saja, Pendapatan petani di Cina mengalami kenaikan sebesar 6,6 persen setahun.

Kebijakan reformasi Deng tersebut membuat perekonomian Cina akhirnya berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1978-1995, GDP Cina tumbuh 8 persen. Begitu pula dengan tahun berikutnya yang berkembang begitu pesat. Kemudian, pada tahun 2001 Cina masuk sebagai anggota WTO. Sejak Cina menjadi anggota WTO perekonomian Cina semakin tumbuh dan berkembang pesat. Selain itu, pada periode 1978-2008 saja, ekonomi Cina tumbuh mencapai 9,5 % yang membawa Cina menduduki posisi nomor dua negara dengan ekonomi terkuat di dunia setelah Amerika Serikat. Bahkan, sejak tahun 2010 kemarin cadangan devisa Cina menempati posisi nomor satu terbesar di dunia mengalahkan Amerika Serikat.[2] Kemajuan perekonomian Cina saat ini tidak lepas dari reformasi ekonomi yang dilakukan pada masa Deng Xiaoping tersebut. Deng membawa Cina ke dalam reformasi ekonomi yang lebih berorientasi pada pasar (kapitalis) dengan tetap mempertahankan sistem pemerintahan komunisnya. Saat ini, Cina muncul sebagai negara super power baru yang dapat menandingi hegemoni Amerika Serikat.

  Hubungan Interdependensi Cina dengan MNC

Dari perspektif perusahaan multinasional atau MNC, China adalah ’world’s factory’ sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan dunia yang beroperasi di China. Cina memiliki peran besar dalam dinamika perekonomian global. Cina merupakan salah satu tujuan utama untuk Foreign Direct Investement global. China secara konsisten menarik lebih dari $ 50 juta dari investasi luar negeri per tahunnya. Dalam kacamata interdepensi ekonomi, dimana Cina dianggap sebagai tempat yang strategis bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya atau mengirimkan MNCnya ke Cina. Sedangkan bagi Cina sendiri keberadaan MNC merupakan suatu keuntungan dalam bidang ekonomi dengan semakin banyaknya FDI yang masuk ke Cina.

Seperti yang terjadi pada tahun 2006, Cina menerima lebih dari $ 63 juta dari Foreign Direct Invesment. Perusahaan-perusahaan investasi luar negeri memainkan peran dalam industri manufaktur China, lebih dari separuh ekspor China berasal dari foreign- invested factories yang berproduksi di China. Adanya fakta tersebut semakin memperjelas hubungan inderdepensi yang terjadi antara MNC sebagai aktor transnasional dengan pemerintah Cina. MNC-MNC di Cina tetap mendapatkan profit yang mereka inginkan sedangkan di sisi lain pemerintah Cina juga mendapatkan kesejahteraan ekonominya dengan rata-rata angka pertumbuhan ekonomi diatas 8% setiap tahunnya.

Kemudian, pola investasi luar negeri di China merefleksikan interaksi kompleks dari multiple levels lokasi dimana sebuah perusahaan multinasional beroperasi. Aliran investasi menunjukkan jalan terhadap integrasi dari perekonomian nasional di region. China sebagai basis produksi regional. Dimana proses integgrasi ekonomi yang dijalankan di Cina telah menyeret aktor-aktor transnasionalisme yaitu MNC, kelompok-kelompok masyarakat, pengusaha bahkan pemerintah Cina sendiri dalam proses produksi ekonominya. Hubungan saling timbal balik atau interdepensi ini membuat hubungan ekonomoni region bersifat lebih kooperatif dan lebih damai.

Liberalisme menekankan investasi luar negeri dan perdagangan bebas merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti yang dilakukan oleh Cina dengan sangat baik. Terbukti dengan adanya Zona ekonomi khusus berlokasi di propinsi seperti Hong Kong. Zona ekonomi khusus ini merupakan sumber investasi utama selama 1980an. Pemerintah Cina nampaknya paham betul bahwa pertimbangan investasi dunia bukan bersumber dari bentuk atau sistem apa yang digunakan oleh suatu pemerintahan. Sebaliknya pemerintah Cina memahami bahwajaminan stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum dalam berinvestasi merupakan hal yang harus ada di Cina sehingga MNC-MNC tersebut memiliki resiko bisnis yang rendah

Selain itu, local economic cluster merupakan basis ekonomi yang sangat penting untuk China. Perusahaan-perusahaan yang ada melakukan spesialisasi produk dan kemudian mampu mendominasi pasar dunia. Contohnya, 80 persen dari korek api metalik berasal dari Wenzhou, sebuah kota kecil di propinsi Zheijiang. Tidak jauh dari dari Zheijiang, kota Qiaotou, sekitar 700 kepala keluarga menjalankan perusahaan yang memproduksi sekitar 15 juta kancing dam 200 juta meter resleting per tahun – mereka adalah yang terbesar di dunia ( China News Digest 2006; Watts 2005). Kota Qingxi di selatan Dongguan menspesialisasikan diri pada produksi personal computer dan telah menjadi bagian penting dalam produksi monitor, motherboard, keyboard, dan perangkat komputer lanilla. Formasi kluster seperti ini adalah bagian dari cara yang ditempuh pemerintah Cina untuk meningkatkan produktivitas desa-desa di Cina sehingga dapat berkembang sebagai industri manufaktur sederhana. Formasi kluster ini juga memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kinerja MNC di Cina sekaligus bagi pertumbuhan ekonomi Cina. Sebab, setelah reformasi dijalankan di China, pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakannya sendiri dan memberi mereka insentif fiskal untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Hubungan interdepensi yang terjadi antara pemerintah Cina, rakyat Cina dan MNC sangat jelas merupakan hubungan yang mutual gains dimana masing-masing pihak sama-sama mendapatkan keuntungan.

Pengaruh keberadaan MNC sebagai wujud dari FDI (Foreign Direct Invesment) di Cina terlihat memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Cina sejak Cina mulai membuka diri pada pasar bebas yaitu mulai tahun 1976. Bahkan pada tahun 2004, MNC sebagai wujud dari Foreign Direct Invesment di Cina semakin banyak. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Hu Jintao dalam forum tahunan konferensi Boao di Hainan pada tahun 2004 mengatakan bahwa perekonomian China tumbuh sangat pesat. Menurut Hu Jintao pertumbuhan ekonomi China ini karena investasi China yang datang dari dalam dan luar negeri dalam jumlah yang luar biasa.

Sebagai contoh, Jika pada 1985 investasi China hanya mencapai $ 1 miliar, maka pada 2002 investasi ini mampu menembus angka $ 50 miliar lebih. Lewat investasi ini China membangun perekonomiannya lewat sektor industri, infrastruktur, dan properti. Dari sektor inilah perekonomian China mampu tumbuh pesat hingga mencapai sekitar 7-8 persen setiap tahun. Wajar bila Ekonom CSIS (Center For Strategic And International Studies) Marie Eka Pangestu dalam acara seminar di kantor CSIS mengatakan bahwa China adalah naga raksasa china yang akan segera menggeser Amerika. [3] Maka, sanga jelas bahwa FDI dalam wujud
MNC di Cina telah berakibat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Cina pada tiap tahunnya.

  
Dampak positif MNC terhadap perekonomian Cina

Balaam dan Vesseth mengemukakan sedikitnya tiga alasan positif dari keberadaan MNC.

1. Adanya MNC di suatu negara akan membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran. Transfer teknologi dan sistem manajemen baru akan diperkenalkan kepada negara tujuan. Hasilnya, adanya peningkatan skill dari tenaga kerja. Dalam konteks MNC di Cina keberadaan MNC jelas memberikan dampak pada tersediannya lapangan kerja baru terutama bagi rakyat Cina sehingga secara otomatis juga mengurasi angka pengangguran di Cina. Selian itu transfer teknologi dan sistem manajemen baru yang diberikan akan berdampak pada peningkatan skill dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Keberadaan MNC membangkitkan gairah industri lokal, terutama mereka yang memasok industri mentah ke MNC tersebut. Dalam hal ini jelas terhilat dengan adanya desa-desa indutri yang memang digalakkan oleh pemerintah Cina untuk mendukung gairah pertumbuhan ekonomi Cina melalui kerjasamanya dengan MNC. Itulah sebabnya mengapa Cina mengeluarkan kebijakan kandungan lokal atas suatu produk yang harus mencapai ukuran tertentu sehingga dapat menjaga hubungan ekonomi proses produksi ekonomi. Dengan kebijakan ini, industri lokal akan mampu menghidupi pekerjanya yang akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi domestic Cina sekaligus memperbesar networking bisnis mereka melalui kerjasama yang dilakukannya dengan MNC tersebut.

3. MNC di sebuah negara dianggap mampu menambah penghasilan negara dengan adanya pajak insentif yang harus dibayar oleh MNC tersebut. Keberadaan MNC di Cina yang semakin bertambah tiap tahunnya melalui FDI membuat penghasilan Cina meningkat pada tiap tahunnya. Pendapatan Cina yang semakin meningkat ini membuat Cina sebagai negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia.

Demikian dampak positif dari keberadaan MNC di Cina, dalam tiga klafisikasi dampak positif tersebut terdapat hubungan interdepensi antara MNC dan pemerintah Cina. Sehingga jalinan integrasi yang terbentuk melalui mekanisme perdagangan bebas dan investasi asing antara Cina dengan MNC tersebut melahirkan suatu hubungan interdepemdensi. Hubungan interdepensi ini berakibat pada semakin kooperatif dan semakin damainya tatanan hubungan internasional terutama dalam hubungan Cina dengan MNC. Sebab baik Cina maupun MNC mendapat keuntungan yang mutual gains serta win-win solutions bagi permasalahan ekonomi keduanya. MNC mendapatkan profitnya secara maksimal sedangkan pemerintah Cina telah menikmati pertumbuhan ekonominya yang berakibat pada meningkatnya kesejahteraan hidup rakyat Cina.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat maju dengan adanya interdependensi ekonomi dalam suatu negara yang baru berkembang dengan melakukan sistem liberal ekonomi dalam melakukan kebijakan ekonomi mereka seperti apa yang telah dilakukan oleh Cina. Analisa ekonomi politik internasional yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan dalam melakukan rencana pembangunan ekonomi yang merupakan keyakinan bulat untuk mencapai ekonomi pasar yang efisien. Dalam kasus pembangunan ekonomi di Cina, peran pemerintah Cina dapat melakukan kerjasama yang kompak antara pemerintah, rakyat Cina dan pengusaha baik dalam level nasional maupun internasional menjadikan pembangunan ekonomi Cina dapat berjalan dengan cepat dan membuat Cina menjadi kekuatan ekonomi hegemon saat ini.

Dengan mempelajari gerak ekonomi China ini dapat digunakan sebagai model baru pembangunan perekonomian yang dapat menginspirasi pembangunan perekonomian bagi negara-negara lain yang ingin mengikuti jejak kemajuan ekonomi Cina. Apalagi, bagi negara yang menganut sistem demokrasi liberal, tetapi berpendapatan per kapita rendah seperti Indonesia, Filipina, dan Bangladesh. Karena apa yang diajarkan China tetap menyerap unsur-unsur pokok kapatalisme pasar dengan tetap memelihara nilai-nilai ideologi sosialisme yang berakar urat dalam tradisi politik. Para penguasa China nampaknya paham betul mengenai hukum ekonomi kapitalisme pasar, yakni bagaimana mengakumulasi kapital dan mengeruk keuntungan bahkan untuk satu dollar investasi sekalipun.

Karena itu, mereka lebih mengutamakan reformasi kelembagaan pemerintahan-efisiensi birokrasi, peningkatan mutu pelayanan publik, efektivitas regulasi, akuntabilitas dan transparansi, penegakan hukum dan perkuatan peradilan, yang lebih dibutuhkan guna memfasilitasi investasi asing ketimbang demokratisasi. Pemerintah China yakin, para investor asing lebih memilih jaminan stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum dalam berinvestasi ketimbang memilih tipe pemerintahan: otoriter atau demokrasi.

Selain itu, perlu diingat bahwa hubungan interdepensi yang terjadi antara MNC dan Cina dalam memajukan perekonomian Cina tidak lepas dari peran dan control pemerintah Cina terhadap jalannya proses reformasi ekonomi di Cina itu sendiri. Pemerintah Cina dapat dengan lihai menggabungkan sistem ekonomi campuran dimana ia tetap mempertahankan sosialis sebagai ideologi bangsanya tetapi di sisi lain memeluk kapitalis sebagai agama baru bagi sistem ekonominya. Yang menjadi esensi dari pertumbuhan perekonomian Cina saat ini adalah peran besar yang dilakukan oleh pemerintah Cina sebagai basis utama untuk menentukan hubungan integrasinya dengan MNC dalam ekonomi campuran yang diterapkannya.

Walaupun MNC memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Cina, namun penulis yakin MNC- MNC tersebut tidak akan masuk ke Cina bila pemerintah Cina tidak melindungi keberadaannya secara hukum. MNC juga tidak akan berani masuk ke Cina kalau sistem politik dan keamanan Cina tidak stabil. Sehingga sangat jelas terlihat bahwa hubungan pemerintah Cina dan MNC yang beroperasi di Cina merupakan hubungan interdepensi yang memiliki nilai mutual gains. Dimana interaksi antara keduanya berakibat pada semakin luasnya zona damai dalam dunia internasional saat ini.

Sumber:
Yanuar Ikbar, Ekonomi Politik Internasional 2, 2007. PT. Refika Aditama, Bandung.
http://sosbud.kompasiana.com/2010/11/30/kenapa-kok-china-bisa-maju/ diakses pada tanggal 17 Maret 2012 pukul 10:24 WIB

Zainurrofiq , 2009, China Negara Raksasa Asia, Rahasia Sukses China Menguasai Dunia, Yogyakarta: Arruz Media Group, 1^st edition.

David Balaam and Michael Vesseth (2001). Introduction to International Political Economy. Second Edition. New Jersey: Prentice Hall